Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Tol Cisumdawu, Jawa Barat terkendala masalah pembebasan lahan. Hal itu berbeda dengan pembangunan Tol Trans Sumatera yang terkendala masalah pembiayaan. "Jadi tidak ada masalah pendanaan, yang ada hanya pembebasan lahan," kata Basuki usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Selain dari investor, pendanaan pembangunan Tol yang menyambungkan Cileunyi Bandung dengan Dawuan Majalengka itu dibantu pemerintah.
Dari total 60 Kilometer, pemerintah mengerjakan seksi 1 dan seksi 2 dengan panjang 27,62 KM. "Sekarang progressnya 81,6 persen konstruksinya. Tanahnya 91,23 persen, ini seluruhnya akan diselesaikan targetnya operasional september 2021," katanya. Sementara seksi 3 sampai 6 dikerjakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Citra Karya Jabar dengan total panjang 33,22 KM.
Di Seksi 3 sepanjang 4.05 KM progesnya sudah 95,76 persen. Seksi 4 sampai 6 sepanjang 29,17 KM proges konstruksinya baru 5 persen. "Kendalanya ada di pembebasan lahan," katanya.
Presiden menurut Basuki memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Selain masalah harga, pembebasan lahan juga terkendala regulasi. "Bapak menteri ATR ditugaskan akan menangani karena bukan hanya harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum. jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan jalan tol Cisumdawu, Jawa Barat sangat penting sekali. Namun proses pembangun jalan tol tersebut terhambat pembebasan lahan. "Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat," kata Presiden dalam rapat terbatas pembangunan Proyek Strategis Nasional tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu, Selasa, (7/7/2020).
Hambatan lainnya menurut Presiden pembangun tol yang menyambungkan Cileunyi Bandung hingga Dawuan Majalengka Jawa Barat tersebut terhambat proses administrasi dalam pengembalian dana talangan tanah. "Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama kementerian ATR/BPN," katanya. Kemudian juga dalam pembangunan Tol tersebut menurut Presiden belum ada kelengkapan peraturan teknis pelaksana di Kementerian ATR/BPN dan menteri keuangan.
Presiden meminta kementerian terkait untuk segera membuat aturan tersebut karena berhubungan dengan Bandara Kertajati. "Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga bandara Kertajati. saya rasa itu," pungkasnya. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pembangunan konstruksi Jalan Tol Cisumdawu dibagi menjadi dua bagian.
Seksi pertama dan kedua dikerjakan oleh pemerintah sepanjang 27,62 KM. Seksi tiga sampai seksi enam dikerjakan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) oleh PT Citra Karya Jabar Tol. Seksi tiga sepanjang 4,05 KM sementara seksi empat sampai seksi enam 29,17 KM. Proses pembebasan lahan di seksi pertama dan kedua telah mencapai 91,23 persen dan progress konstruksi 81,6 persen.
Target penyelesaian pembangun jalan tol seksi pertama dan kedua tersebut yakni September 2021. Untuk proses pembebasan lahan di seksi tiga telah mencapai 99,76 persen dan progres konstruksi 95,76 persen. Pembangunan jalan tol di seksi tiga tersebut ditargetkan rampung September 2021.
Untuk seksi empat sampai enam proses pembebasan lahannya masih minim yakni 9,24 persen dan proges konstruksi 5 persen, padahal target pembangunan jalan tol tersebut rampung September 2021.
