Presiden Jokowi sekarang menjadi sorotan setelah disebut sebagai “cawe-cawe” dalam kontestasi politik 2024. Beberapa tokoh politik mengomentari hal tersebut. Salah satunya Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan
Anies Baswedan mengaku telah mendengar kekhawatiran publik terkait pernyataan Presiden Jokowi tentang perempuan dalam kontestasi politik 2024. Anies mengatakan, masyarakat khawatir dengan campur tangan pemimpin negara pada proses demokrasi di Indonesia.
“Ada yang menyampaikan kekhawatiran curang, kriminalisasi, pemilu, caleg, tidak netral, penyelenggara pemilu, partai politik, capres, memperoleh perlakuan tidak adil,” kata Anies dalam jumpa pers di Sekretariat Perubahan, pada Selasa (30/ 5/2023). Atas keprihatinan itu, Anies berharap hal ini tidak terjadi.
Mantan Gubernur Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur serta adil. “Kami berharap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti biasanya.
Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, rahasia, bebas, jujur dan adil, mengajak masyarakat untuk bersama menyambut proses demokrasi,” ujar Anies. Lebih lanjut, Anies juga berharap demokrasi yang selama ini dilakukan Indonesia bisa terus berlanjut.
Dalam artian, kata dia, setiap parpol berhak mencalonkan seseorang sebagai presiden, sementara berhak memilih. “Setiap partai mempunyai hak untuk mencalonkan. Setiap kandidat mempunyai hak yang sama untuk berkampanye dan memperoleh perlakuan yang adil. Begitu juga setiap calon presiden mempunyai hak yang sama,” katanya.
Bukan hanya Anies Baswedan, tiga partai politik Koalisi Perubahan yaitu NasDem, Demokrat, dan PKS yang telah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024 juga memberikan tanggapannya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya hanya fokus pada apa yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya.
“Presiden cawe artinya melaksanakan hal di luar wewenang dan tanggung jawab. Sebaiknya dia fokus saja pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Herzaky ketika diminta keterangan.
Herzaky melanjutkan, Presiden Jokowi masih mempunyai banyak pekerjaan rumah. “Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga, pendapatan per kapita tidak meningkat banyak daripada era SBY,” lanjutnya.